Perlunya Kebijakan Pengembangan SMK

                                                                                               Ilustrasi

Peran pendidikan kejuruan sangat sentral dalam upaya memenuhi kebutuhan tenaga kerja yang terampil dan mandiri seperti diatur dalam pasal 15 Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional Republik Indonesia nomor 20 tahun 2003. Meskipun peran tersebut baru diatur dalam UUSPN 2003, namun Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) sejak tahun 1993/1994 melaksanakan suatu program yang disebut dengan Pendidikan Sistem Ganda (PSG). Program PSG sangat popular dikalangan guru SMK, industri, sampai di pemerhati pendidikan. Pasalnya PSG sebagai program yang melaksanakan pembelajaran di dua tempat yaitu di sekolah dan industri yang memiliki ke-khas-an tersendiri. Program ini pada dasarnya menitikbertkan kepada pembelajaran berbasis kerja yang lebih dikenal dengan Work-base Learning seperti yang diharapkan dunia usaha dan dunia industri.

Menurut Matondang dalam karyanya menjelaskan bahwa kenyataan menunjukkan Pendidikan Kejuruan yang selama ini dilaksanakan mempunyai disparitas yang sangat mencolok antara kemampuan yang diharapkan dunia kerja dengan lulusan yang dihasilkan dunia pendidikan khususnya pendidikan kejuruan. Permasalahan ini tentunya menjadi pertanyaan apa sebenarnya yang menjadi persoalan sehingga keadaan tersebut terjadi. menurut Pardjono dalam makalahnya menyatakan bahwa sampai saat ini SMK menjadikan dunia usaha dan dunia industri sebagai tempat praktik siswa karena masih banyaknya SMK yang belum memiliki peralatan dan bahan yang cukup untuk memenuhi standar kompetensi atau tujuan yang ditentukan dalam kurikulum. Industri sebagai tempat magang (apprenticeship) diangap sistem yang cukup efektif untuk mendidik dan menyiapkan seseorang untuk memperdalam dan menguasai keterampilan yang lebih rumit. dan juga industri dijadikan sebagai tempat belajar manajemen industri dan wawasan dunia kerja industri.

PSG yang dilaksanakan sebagai program adaptasi dari pendidikan kejuruan di Jerman, belum dapat berjalan secara optimal disebabkan berbagai faktor antara lain belum maksimalnya kerjasama antara pemerintah, industri dan sekolah. Hal ini menyebabkan siswa SMK kurang menikmati belajar di dunia usaha atau dunia industri. Berbeda dengan konsep PSG yang dipergunakan di Jerman, menurut Matondang dalam karyanya bahwa siswa-siswa sangat menikmati belajar dengan mengalami dua pengalaman yang saling mendukung yaitu belajar dan bekerja. Setiap siswa dari Pendidikan Kejuruan sudah mengerti dengan apa yang dia pelajari dan bagaimana penerapannya di dunia kerja. Apa yang dipelajari di sekolah merupakan kondisi aktual yang ada di Industri atau usaha. Perhatian daripada Industri untuk meningkatkan kualitas daripada lulusan pendidikan kejuruan merupakan salah satu faktor keberhasilan pendidikan mereka. Pendidikan bagi mereka adalah berorientasi pada kerja. Sehingga tanggungjawab pembentukan kualitas lulusan merupakan tanggungjawab bersama. Secara eksplisit tidak pernah ada Undang-Undang atau aturan yang mewajibkan Dunia usahan dan industri untuk memperhatikan pendidikan itu. Akan tetapi mereka merasa bertanggungjawab, karena memang mereka membutuhkan kualitas tenaga kerja yang baik yang dihasilkan oleh pendidikan untuk mendukung proses produksi dan pengembangan mereka.

Apabila melihat kembali kebijakan pemerintah yang akan meningkatkan komposisi jumlah SMK terhadap SMA menjadi 70%:30%, dengan harapan semakin meningkatnya jumlah peserta didik yang akan dibina menjadi tenaga kerja siap pakai tentunya akan menghadapi berbagai tantangan. Dari sisi kuantitas dari tahun ke tahun pendidikan kejuruan (SMK) mengalami perkembangan yang diiringi dengan meningkatnya jumlah siswa. SMK berkembang menjadi lembaga kejuruan yang mempunyai peran sentral dalam penyediaan tenaga-tenaga yang terampil dan teknisi tingkat pertama. Sementara program PSG yang menjadi dasar dari pada pelaksanaan SMK terkendala dengan ketersediaan dunia usaha dan dunia industri yang dijadikan tempat latihan (prakerin). Ini tentunya akan berdampak kepada kualitas lulusan SMK yang sebenarnya diharapkan dapat bekerja dan akan menjadi salah satu pendorong meningkatnya pertumbuhan ekonomi Negara.

Terdapat lima kunci keberhasilan mengembangkan pendidikan kejuruan di Jerman Matondang (2011) yaitu; Pertama Cooperation of government and industry, pemerintah bersama dengan industri mendesain kerangka pendidikan kejuruan dan demikian juga pelatihan. Kerjasama dapat mencakup pembiayaan dan pengembangan kurikulum dan implementasinya, serta bersama-sama melaksanakan assessment proses dan lulusan pendidikan kejuruan dan juga sertifikasi kompetensi yang mencerminkan harapan kualitas lulusan dengan tuntutan kompetensi sesuai standar yang berlaku di Industri. Kedua  Learning within the work process, dengan menciptakan kemampuan kerja para lulusannya yang adaptif dengan dunia industri yang mereka miliki sesuai tujuan pendidikan kejuruan di Jerman. Pendidikan berorientasi kerja mengharuskan siswa melakukan kegiatan pendidikan atau pelatihan kejuruan belajar di dua tempat pembelajaran yaitu di sekolah dan di industry melalui desain dan sinergitas yang baik. Ketiga,  Acceptante of national standards yang merupakan penerapan standar nasional, sehingga untuk memenuhi kualifikasi standar lulusan yang akan memasuki pasar kerja, mereka menerapkan standar assessment yang benar-benar ketat. Keempat, Qualified vocational education and training staff yaitu kualifikasi tenaga pendidikan kejuruan adalah salah satu pondasi untuk kualitas. Para tenaga pendidik kejuruan harus menguasai dan memahami konsep Pedagogik Kejuruan (Berufspädagogik). Dengan memahami dari konsep Pedagogik Kejuruan para Guru (tenaga kependidikan kejuruan) mampu mendesain strategi pembelajaran sesuai dengan kebutuhan dunia kerja. Kelima, Institutionalized research and career guidance tersedianya instistusi Penelitian Pendidikan Kejuruan (Berufsbildung) dan Konsultasi Karir. Mereka berfungsi untuk terus melakukan penelitian yang berguna bagi pengembangan pendidikan kejuruan dan pasar kerja. Penelitian melibatkan Pemerintah, pelaku Ekonomi, sehingga pendidikan kejuruan yang melibatkan sekolah dan industri juga dapat menerapkan strategi nyata dalam proses pembelajaran (Lernprozess). Hasilnya juga digunakan untuk mengembangkan konsep-konsep pembelajaran baru (Lernkonzepte).

Berdasarkan uraian tersebut diatas dan kenyataan yang terjadi dalam penanganan pendidikan kejuruan (SMK), tentunya hal ini dapat menjadi perhatian bagi pemerintah dalam mengembangkan pendidikan. Dalam konteks otonomi daerah, pengembangan pendidikan kejuruan memiliki peluang yang besar dan sangat strategis. Pemerintah daerah lebih memiliki hubungan yang dekat dengan penguasaha di daerahnya sehingga dapat membangun kerjasama yang baik dalam menciptakan tenaga kerja yang berasal dari SMK. Oleh karena itu pengembangan SMK memerlukan kebijakan pemerintah dalam menyikapi hal ini, agar nantinya SMK benar-benar dapat menjadi pendukung utama dalam menyediakan tenaga kerja terampil sebagai salah satu penyokong pertumbuhan ekonomi bangsa.

oleh: Sugiyanto